14 Mei 2009, Oleh: James Suggett – Venezuelanalysis.com
Merida, 14 Mei 2009 (Venezuelanalysis.com) – Pemerintah Venezuela menetapkan kenaikan gaji sebesar 30% dan menambahkan berbagai tunjangan untuk kurang lebih setengah juta guru sekolah aktif dan pensiunan pada hari Selasa, sebagai sebuah hasil dari penandatanganan kontrak kesepakatan bersama dengan persatuan guru Jumat lalu.
Mengutip menteri pendidikan Hector Navarro, Guru-guru publik Venezuela saat ini berpenghasilan lebih dari 700% dari pada penghasilan yang pernah mereka dapatkan sepuluh tahun yang lalu, saat presiden Chavez pertama kali terpilih.
Dalam sebuah acara bersama Chavez pada hari Selasa, sekretaris jenderal Persatuan Guru Nasional SINAFUM, Luis Matos, mengatakan kenaikan gaji melebihi penyesuaian normal terhadap inflasi.
Guru pemula tanpa gelar sarjana sekarang akan mendapatkan dua kali upah minimum, dan guru berpengalaman dengan gelar sarjana akan memperoleh tiga setengah kali upah minimum, kata Matos. Dalam arti sebenarnya, hal ini berarti guru pemula akan memperoleh 1,720 bolivars ($800) per bulan, dan guru-guru publik dengan tingkat lebih tinggi akan mendapatkan lebih dari 3,000 bolivars ($1,400) per bulan.
Konrak bersama menjamin biaya transportasi dan perawatan kesehatan untuk guru yang aktif, memberikan biaya kesehatan untuk guru-guru pensiunan, dan menjamin bonus pra natal dan paska natal.
Selain itu, pemerintah akan memberikan bonus kepada guru-guru yang memperoleh status senior, menjalani pelatihan ketrampilan khusus, mengajar di daerah terpencil dan daerah pedesaan, dan mengajar di penjara. Koordinator dan direktur program pendidikan juga akan menerima bonus sebanyak 20%.
Selain menaikkan gaji guru, pemerintah juga menaikkan upah minimum sebanyak 10% bulan lalu, sementara itu tindakan cermat dijalankan yaitu memotong anggaran termasuk pembiayaan executive dan bonus-bonus di institusi pemerintah yang lain, sebagai sebuah hasil dari penurunan ekonomi.
Saat acara pada hari Selasa, Matos dan pemimpin persatuan yang lain mengatakan sebagian rencana kedepan untuk meningkatkan pendidikan publik dengan mempersiapkan dewan sekolah yang baru di komunitas-komunitas local, melalui komunitas-komunitas dan asosiasi-asosiasi murid dapat mendiskusikan isu-isu yang mempengaruhi sekolah-sekolah public di daerahnya.
Guru-guru juga harus menjadi pendidik diluar ruang kelas, kata Matos "Kami mendukung ide tentang pasukan sukarelawan pendidik dengan tujuan untuk mendidik rakyat kami, kelas pekerja, dan komunitas umum," ungkapnya.
Anggota persatuan Marta Rodriguez menyatakan eprlunya untuk memulai lagi reformasi kurikulum nasional. "Sangat penting untuk memiliki pintu yang terbuka untuk mengawali proses diskusi tentang kurikulum, inilah yang akan kita lakukan, untuk menghasilkan sebuah praktek pendidikan yang baru," ungkapnya.
Pada tahun 2008, sebuah draft kurikulum nasional baru telah disirkulasikan diantara guru-guru untuk didiskusikan di workshop daerah-daerah seluruh negeri , tetapi proyek ini telah tertunda karena pemilihan regional dan lokal mendekati bulan November.
17/05/2009
27/02/2009
Heboh: Chavez-Venezuela “Ingin Berkuasa Seumur Hidup!”
Zely Ariane*
Lihat juga PIKIRAN RAKYAT
Basis bagi… demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih. Meski bertujuan baik... peraturan pembatasan periode jabatan memaksa hak tersebut dibatasi, oleh karenanya, sejak awal, halaman ini menolak pembatasan periode jabatan… karena tidak demokratik; dengan tanpa alasan, mengingkari kemampuan pemilih untuk memilih antara politisi yang baik dan busuk.
(New York Times, ketika mendukung perpanjangan kekuasaan Michael Bloomberg, Gubernur New York City)
Obsesi pembatasan periode, sebagai budaya politik, adalah fenomena baru di AS, terjadi sebagian besar di era 1990-an sebagai populisme sinis kaum Republikan melawan korupsi [Maher:2009]. Namun, Barrack Obama justru menyatakan tidak setuju terhadap pembatasan periode, karena satu-satunya bentuk pembatasan adalah pemilu itu sendiri.
Di Inggris, Toni Blair berkuasa selama 10 tahun dan Margaret Thatcher 11 tahun; di AS, Franklin D. Roosevelt berkuasa 12 tahun—dan bisa berlanjut 16 tahun jika tidak wafat. Tidak pun ada batasan periode bagi para senator dan wakil kongres di AS.
Namun demikian, tak seperti dukungannya terhadap Gubernur Bloomberg, harian New York Times (NYT) justru bernafas lega ketika pemilih Venezuela memilih TIDAK pada Referendum tahun 2007—yang antara lain bertujuan menghapuskan pembatasan periode Presiden. Namun, sebaliknya, NYT justru mendukung rencana perpanjangan periode kekuasaan oleh Presiden Colombia, Alvaro Uribe, untuk kedua kalinya, melalui mekanisme pemilihan legislatif.
Kontroversi Pemberitaan
Sementara Chavez mengupayakan penghapusan periode jabatan melalui Referendum atau Plebisit—sebuah mekanisme demokrasi langsung yang paling demokratik—Uribe memperpanjangnya melalui mekanisme pemilihan legislatif. Namun, dengan berbagai muslihat, media AS selalu mencela upaya Chavez, dan memuji upaya Uribe; mengutuk referendum Venezuela, dan mendorong keputusan legislatif Colombia. Para pembaca akan segera tahu keberpihakan sebuah media cetak di AS, ketika di dalam sebuah editorial, Chavez, disebutkan dengan hanya nama depannya “Hugo”, sementara Uribe dengan sebutan “Mr.”
Selama tiga bulan terakhir, berbagai editorial dan liputan media cetak AS terhadap Colombia dan Venezuela berkebalikan dari kenyataannya. Menurut analisa media yang dilakukan oleh George Cicariello-Maher, seorang kandidat Ph.D dari Universitas California, Barkeley, kesimpulan liputan media terkait isu ini adalah: Chávez harus minggat karena dia jahat; Uribe harus bertahan karena dia luar biasa.
Menurut Steve Rendall—seorang analis senior FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting), sebuah lembaga penelitian media—di dalam fasilitas database suratkabar AS, Nexis, pencarian terhadap “Álvaro Uribe” dan “term limits” memunculkan 60 artikel, sementara pencarian yang sama terhadap “Hugo Chavez” memunculkan 1003 artikel. Sebanyak 286 artikel menyebutkan Chávez dan “president for life (presiden seumur hidup),” sementara hanya 29 artikel menyebutkan Uribe.
Pada tanggal 19 Desember, Washington Post menuduh Hugo Chavez “otoriter” yang akan menggunakan “kekerasan atau penipuan” untuk memenangkan referendum. Referendum dituduh sebagai sebuah mekanisme yang “dengan korup akan menghantarkan Chavez ke tampuk kekuasaan” di sebuah negeri dimana pemilihan umum “tak lagi bebas dan adil”. Editorial tersebut mengabaikan kenyataan bahwa pada tanggal 18 Desember, mayoritas anggota parlemen Venezuela telah setuju menyelenggarakan sebuah referendum, setelah menerima 4,5 juta tanda tangan rakyat yang mendukung amandemen konstitusional. Sebanyak 130 pengawas independen pemilu dari seluruh dunia menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah November 2008 adil, kredibel, dan transparan.
Terhadap Referendum tanggal 15 Februari lalu, delegasi Pemantau pemilu Brazil, Max Altman, menyatakan bahwa sistem eletoral Venezuela sangat akurat dan aman. Sementara Manolis Glezox, pemantau pemilu dari Yunani, menyatakan bahwa tuduhan oleh para pemimpin oposisi anti Chavez/anti amandemen, terkait lembaga-lembaga pemerintah yang memihak kampanye pro-amandemen, tidak terbukti. Mereka yang tidak mendukung amandemen memiliki kesempatan untuk mengkampanyekan posisinya dalam cara-cara yang demokratik, baik di berbagai suratkabar dan media visual. Menurutnya, situasi ini tidak menunjukkan adanya “kediktatoran” di Venezuela.
Makna Kemenangan Referendum
Tanda tangan mendukung penyelenggaraan referendum dilakukan oleh Partai Sosialis Venezuela (PSUV) diberbagai jalan negeri itu, dalam waktu satu minggu. Hal ini menyangkal bahwa Chavez sekadar menggunakan “otoritas” presidensialnya untuk mendorong amandemen itu. Demikian pula kekalahan amandemen dalam referendum tahun 2007, melambangkan bahwa Chavez tak “sanggup” menggunakan “otoritas” presidensialnya untuk memenangkan referendum.
Sebesar 70%, atau 11,76 juta orang, dari 16,8 juta pemilih terdaftar, menggunakan hak pilihnya pada referendum 15 Februari lalu. Dewan Pemilihan Umum Nasional mengumumkan bahwa, pemilih yang menyatakan “YA” terhadap amandemen konstitusi sebesar 54,4% atau 6.397.440, atau selisih 1.034.880 juta suara dengan yang menyatakan “TIDAK”.
Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat memang menghendaki Chavez mencalonkan diri kembali sebagai Presiden (tak hanya dibatasi dua priode—Chavez sudah berkuasa selama dua periode sampai awal 2013) pada periode enam tahun mendatang (2013-2019). Hal itu berbeda dengan tuduhan bahwa Chavez ingin berkuasa “seumur hidup”. Melalui mekanisme partisipasi langsung rakyat lewat referendum, tidak ada satupun kekuasaan dan kebijakan negara yang tidak bisa dijatuhkan rakyat. Artinya, terus berkuasa atau tidaknya Chavez, sangat bergantung pada dukungan suara dan tanda tangan rakyat dalam mekanisme referendum tersebut.
Namun, kampanye menjatuhkan Chavez melalui isu-isu “anti demokrasi” terus berlangsung bertahun-tahun oleh korporat media dan pemerintah AS, hanya karena kehendak Chavez, dan rakyat yang mendukungnya, bertentangan dengan kepentingan kapitalisme AS. Memilih Chavez, artinya rakyat memilih untuk melanjutkan revolusi sosialis, sebuah revolusi yang sangat ditakuti kapitalisme.
Revolusi tersebut sudah menyediakan syarat-syarat kemajuan bagi rakyat Venezuela. Akses kebutuhan darurat dan pengembangan tenaga produktif, seperti: kesehatan dan pendidikan dasar hingga lanjutan yang gratis-berkualitas, akses perumahan murah dan sehat, lapangan pekerjaan, komputerisasi tingkat sekolah dasar, pembangunan industri dasar dan kebutuhan pokok, dst. Transfer kekuasaan ekonomi dan politik ketangan rakyat: nasionalisasi dan kontrol pabrik di tangan dewan-dewan buruh, pendirian lebih dari 19.000 dewan-dewan perencanaan komunitas, mekanisme referendum, dst.
Apakah ada alasan lain bagi rakyat untuk tidak mendukungnya?***
* Koordinator Komite Solidaritas untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL); Juru Bicara KPRM-PRD.
Lihat juga PIKIRAN RAKYAT
Basis bagi… demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih. Meski bertujuan baik... peraturan pembatasan periode jabatan memaksa hak tersebut dibatasi, oleh karenanya, sejak awal, halaman ini menolak pembatasan periode jabatan… karena tidak demokratik; dengan tanpa alasan, mengingkari kemampuan pemilih untuk memilih antara politisi yang baik dan busuk.
(New York Times, ketika mendukung perpanjangan kekuasaan Michael Bloomberg, Gubernur New York City)
Obsesi pembatasan periode, sebagai budaya politik, adalah fenomena baru di AS, terjadi sebagian besar di era 1990-an sebagai populisme sinis kaum Republikan melawan korupsi [Maher:2009]. Namun, Barrack Obama justru menyatakan tidak setuju terhadap pembatasan periode, karena satu-satunya bentuk pembatasan adalah pemilu itu sendiri.
Di Inggris, Toni Blair berkuasa selama 10 tahun dan Margaret Thatcher 11 tahun; di AS, Franklin D. Roosevelt berkuasa 12 tahun—dan bisa berlanjut 16 tahun jika tidak wafat. Tidak pun ada batasan periode bagi para senator dan wakil kongres di AS.
Namun demikian, tak seperti dukungannya terhadap Gubernur Bloomberg, harian New York Times (NYT) justru bernafas lega ketika pemilih Venezuela memilih TIDAK pada Referendum tahun 2007—yang antara lain bertujuan menghapuskan pembatasan periode Presiden. Namun, sebaliknya, NYT justru mendukung rencana perpanjangan periode kekuasaan oleh Presiden Colombia, Alvaro Uribe, untuk kedua kalinya, melalui mekanisme pemilihan legislatif.
Kontroversi Pemberitaan
Sementara Chavez mengupayakan penghapusan periode jabatan melalui Referendum atau Plebisit—sebuah mekanisme demokrasi langsung yang paling demokratik—Uribe memperpanjangnya melalui mekanisme pemilihan legislatif. Namun, dengan berbagai muslihat, media AS selalu mencela upaya Chavez, dan memuji upaya Uribe; mengutuk referendum Venezuela, dan mendorong keputusan legislatif Colombia. Para pembaca akan segera tahu keberpihakan sebuah media cetak di AS, ketika di dalam sebuah editorial, Chavez, disebutkan dengan hanya nama depannya “Hugo”, sementara Uribe dengan sebutan “Mr.”
Selama tiga bulan terakhir, berbagai editorial dan liputan media cetak AS terhadap Colombia dan Venezuela berkebalikan dari kenyataannya. Menurut analisa media yang dilakukan oleh George Cicariello-Maher, seorang kandidat Ph.D dari Universitas California, Barkeley, kesimpulan liputan media terkait isu ini adalah: Chávez harus minggat karena dia jahat; Uribe harus bertahan karena dia luar biasa.
Menurut Steve Rendall—seorang analis senior FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting), sebuah lembaga penelitian media—di dalam fasilitas database suratkabar AS, Nexis, pencarian terhadap “Álvaro Uribe” dan “term limits” memunculkan 60 artikel, sementara pencarian yang sama terhadap “Hugo Chavez” memunculkan 1003 artikel. Sebanyak 286 artikel menyebutkan Chávez dan “president for life (presiden seumur hidup),” sementara hanya 29 artikel menyebutkan Uribe.
Pada tanggal 19 Desember, Washington Post menuduh Hugo Chavez “otoriter” yang akan menggunakan “kekerasan atau penipuan” untuk memenangkan referendum. Referendum dituduh sebagai sebuah mekanisme yang “dengan korup akan menghantarkan Chavez ke tampuk kekuasaan” di sebuah negeri dimana pemilihan umum “tak lagi bebas dan adil”. Editorial tersebut mengabaikan kenyataan bahwa pada tanggal 18 Desember, mayoritas anggota parlemen Venezuela telah setuju menyelenggarakan sebuah referendum, setelah menerima 4,5 juta tanda tangan rakyat yang mendukung amandemen konstitusional. Sebanyak 130 pengawas independen pemilu dari seluruh dunia menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah November 2008 adil, kredibel, dan transparan.
Terhadap Referendum tanggal 15 Februari lalu, delegasi Pemantau pemilu Brazil, Max Altman, menyatakan bahwa sistem eletoral Venezuela sangat akurat dan aman. Sementara Manolis Glezox, pemantau pemilu dari Yunani, menyatakan bahwa tuduhan oleh para pemimpin oposisi anti Chavez/anti amandemen, terkait lembaga-lembaga pemerintah yang memihak kampanye pro-amandemen, tidak terbukti. Mereka yang tidak mendukung amandemen memiliki kesempatan untuk mengkampanyekan posisinya dalam cara-cara yang demokratik, baik di berbagai suratkabar dan media visual. Menurutnya, situasi ini tidak menunjukkan adanya “kediktatoran” di Venezuela.
Makna Kemenangan Referendum
Tanda tangan mendukung penyelenggaraan referendum dilakukan oleh Partai Sosialis Venezuela (PSUV) diberbagai jalan negeri itu, dalam waktu satu minggu. Hal ini menyangkal bahwa Chavez sekadar menggunakan “otoritas” presidensialnya untuk mendorong amandemen itu. Demikian pula kekalahan amandemen dalam referendum tahun 2007, melambangkan bahwa Chavez tak “sanggup” menggunakan “otoritas” presidensialnya untuk memenangkan referendum.
Sebesar 70%, atau 11,76 juta orang, dari 16,8 juta pemilih terdaftar, menggunakan hak pilihnya pada referendum 15 Februari lalu. Dewan Pemilihan Umum Nasional mengumumkan bahwa, pemilih yang menyatakan “YA” terhadap amandemen konstitusi sebesar 54,4% atau 6.397.440, atau selisih 1.034.880 juta suara dengan yang menyatakan “TIDAK”.
Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat memang menghendaki Chavez mencalonkan diri kembali sebagai Presiden (tak hanya dibatasi dua priode—Chavez sudah berkuasa selama dua periode sampai awal 2013) pada periode enam tahun mendatang (2013-2019). Hal itu berbeda dengan tuduhan bahwa Chavez ingin berkuasa “seumur hidup”. Melalui mekanisme partisipasi langsung rakyat lewat referendum, tidak ada satupun kekuasaan dan kebijakan negara yang tidak bisa dijatuhkan rakyat. Artinya, terus berkuasa atau tidaknya Chavez, sangat bergantung pada dukungan suara dan tanda tangan rakyat dalam mekanisme referendum tersebut.
Namun, kampanye menjatuhkan Chavez melalui isu-isu “anti demokrasi” terus berlangsung bertahun-tahun oleh korporat media dan pemerintah AS, hanya karena kehendak Chavez, dan rakyat yang mendukungnya, bertentangan dengan kepentingan kapitalisme AS. Memilih Chavez, artinya rakyat memilih untuk melanjutkan revolusi sosialis, sebuah revolusi yang sangat ditakuti kapitalisme.
Revolusi tersebut sudah menyediakan syarat-syarat kemajuan bagi rakyat Venezuela. Akses kebutuhan darurat dan pengembangan tenaga produktif, seperti: kesehatan dan pendidikan dasar hingga lanjutan yang gratis-berkualitas, akses perumahan murah dan sehat, lapangan pekerjaan, komputerisasi tingkat sekolah dasar, pembangunan industri dasar dan kebutuhan pokok, dst. Transfer kekuasaan ekonomi dan politik ketangan rakyat: nasionalisasi dan kontrol pabrik di tangan dewan-dewan buruh, pendirian lebih dari 19.000 dewan-dewan perencanaan komunitas, mekanisme referendum, dst.
Apakah ada alasan lain bagi rakyat untuk tidak mendukungnya?***
* Koordinator Komite Solidaritas untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL); Juru Bicara KPRM-PRD.
Subscribe to:
Posts (Atom)
