Venezuela: Kekuasaan untuk Rakyat

Ditulis Oleh Federico Fuentes
Sabtu, 06 Mei 2006

Dengan 80% rakyatnya hidup dalam kemiskinan, Revolusi Bolivarian Venezuela, yang dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez, menghadapi suatu tantangan yang luar biasa. Bagi Chavez, satu-satunya jalan untuk menghapuskan kemiskinan adalah dengan memberikan kekuasaan pada rakyat. Pada tanggal 9 April, di dalam program televisi mingguan Chavez, Alo Presidente (Hallo Presiden), Revolusi Bolivarian mengambil satu langkah maju berikutnya dengan memberlakukan sebuah UU baru tentang dewan-dewan komunal.

Menurut teks UU tersebut, dewan komunal akan menjadi alat tempat massa terorganisir dapat mengambil alih administrasi agar bisa secara langsung mengarahkan kebijakan dan proyek-proyek yang dibuat/diciptakan dalam merespon kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka membangun suatu masyarakat yang adil dan setara .

Ini bukan untuk yang pertama kalinya rakyat diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menjalankan masyarakatnya. Beberapa tahun lalu, pemerintah berupaya mewujudkan apa yang disebut Dewan Perencanaan Rakyat Lokal (CLPP) pada tingkat pemerintahan kota[1]. Gagasannya adalah untuk memilih juru bicara masyarakat yang dapat bekerja bahu-membahu dengan pejabat pemerintahan terpilih untuk mendiskusikan pendanaan dewan. Namun demikian, proyek tersebut tak pernah menjadi kenyataan, lebih banyak karena partai-partai politik memberikan hak perwakilannya hanya pada individu anggotanya saja, yang sekadar mengesahkan kebijakan-kebijakan dewan kotapraja. Memang sangatlah sulit menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan yang sejati bila berharap jurubicara rakyat sekadar menyuarakan kepentingan 1 juta rakyat di beberapa dewan kota .

Dengan mengambil gagasan tentang dewan-dewan komunal dari UU CLPP, suatu proyek percontohan dilaksanakan oleh satu kelompok revolusioner yang sebelumnya merupakan anggota Liga Sosialis kota Cumana . Dari situlah konsepnya kemudian diangkat ke tingkat nasional, dan diserahkan kepada kementerian yang baru didirikanyakni Kementerian Partisipasi Rakyat dan Pembangunan Sosial (MINPADES)yang dalam pamphlet informasinya menjelaskan bahwa layaknya sebuah rumah dapat dengan mudah runtuh bila fondasinya tidak cukup kuat, ini juga dapat terjadi pada demokrasi baru yang sedang kita bangun: ini hanya akan tak terkalahkan jika fondasinya kuat, dan fondasi tersebut adalah dewan komunal.

Sudah lebih dari 4.000 dewan komunal terbentuk, dengan proyeksi lebih dari 15.000 orang aktif di seluruh Venezuela, akhir tahun ini.

Untuk 200 hingga 400 keluarga di daerah perkotaan, atau 20 di daerah pedesaan, maka badan pengambilan keputusan utama dewan komunal adalah Majelis Rakyat. Semua anggota komunitas yang berumur lebih dari 15 tahun dapat berpartisipasi dalam majelis ini, yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan memecat jurubicara rakyat dalam dewan komunal, juga memprioritaskan proyek-proyek dan suatu perencanaan pembangunan bagi rakyat.

Majelis Rakyat juga diharuskan menyusun suatu unit manajemen keuangan, sebuah unit pengawasan sosial untuk memonitor dan mengawasi pekerjaan dewan komunal, juga berbagai kerja komunitas, dengan juru bicaranya masing-masing. Tujuannya adalah memotivasi masyarakat untuk bergotongroyong, bersamaan dengan pengembangan koperasi, dalam rangka untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, dengan mengandalkan keterampilan dan sumber daya masyarakat ketimbang bergantung kepada perusahaan swasta atau birokrasi negara.

Iruma Sanchez, koordinator umum Bolivarian House di Petare, pada Alo Presidente 15 Januari menjelaskan bahwa dewan tersebut bukanlah sebuah pengganti bagi bentuk-bentuk organisasi yang sudah ada, karena kami sudah memiliki komite tanah, komite kesehatan, lingkaran Bolivarian, UBEs (Unit-unit pertarungan elektoral), juga aktivis-aktivis partai yang siap berjuang di dalam komunitas namun, dalam beberapa kasus, kami memang melakukan pekerjaan yang sama, tapi bisa diorganisasikan secara terpisah. Bagi kami, dewan komunal adalah contoh perencanaan yang maksimum organisasi komunitas.

UU tersebut menyatakan bahwa tugas dewan komunal berikutnya adalah untuk mendorong lahirnya organisasi baru di manapun ia dibutuhkan, untuk mempertahankan kepentingan kolektifnya dan untuk pembangunan masyarakatnya secara keseluruhan.

David Velasquez, perwakilan Partai Komunis Venezuela dalam Parlemen Nasional dan ketua Komisi Partisipasi Rakyat, menyebutkan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh website kementerian komunikasi Venezuela, bahwa fungsi dari dewan komunal juga lebih dari (sekadar) manajemen sumberdaya untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Di antaranya adalah menghidupkan/menjalankan kembali pabrik-pabrik yang ditutup, karena di sejumlah besar zona-zona industriyang berada di dalam wilayah komunitas tersebutterdapat gedung-gedung yang ditinggalkan yang merupakan milik perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau kawasan-kawasan komersil. Mereka juga akan turut serta mempertahankan kedaulatan dan persatuan wilayah Venezuela melalui penjagaan territorial.

Salah satu bagian dari UU baru yang mengakibatkan beberapa kontroversi adalah otonomi yang dimiliki dewan komunal dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan yang sudah ada. Dalam UU CLPP sebelumnya, dewan komunal dipandang sebagai tingkatan terkecil dari sistem nasional yang bekerja bahu membahu dengan pemerintah di semua tingkatan. Dibawah UU baru, sebuah komisi akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pembentukan dewan komunal, memastikan bahwa pembentukannya melalui legitimasi yang sah. Dewan kotapraja dan lokal yang sudah ada sebelumnya tidak akan punya kekuasaan terhadap proyek-proyek atau pendanaan dewan-dewan komunal.

Menurut UU baru tersebut, dewan-dewan komunal akan didanai oleh sebuah Badan Pendanaan Nasional untuk Pemerintahan Rakyat, dengan dana awal sudah dialokasikan sebesar $1 milyar.

Chavez, seperti dikutip oleh Prensa Presidential, 9 April, berpendapat bahwa dewan-dewan komunal adalah bukan, sebagaimana yang orang coba katakan, sama dengan sebuah kekuasaan yang paralel, melainkan kekuasaan demokrasi revolusioner , sebagai tambahan pengertian bahwa kerja-kerja dewan-dewan komunal harus bahu-membahu dengan otoritas kekuasaan lokal dan regional.

Menurut Velasquez, dewan-dewan komunal adalah lembaga kekuasaan rakyat yang harus melengkapi (menyeimbangkan) kekuasaan yang sudah dibangun (constituted power). Institusi-institusi baru ini akan menguatkan aparatus negara yang baru yang harus muncul dari proses revolusioner Bolivarian. Ini berarti, kita harus menstrukturkan kembali fungsi kantor-kantor walikota, dewan-dewan kotpraja dan dewan-dewan lokal. Jika kita hendak membentuk sebuah masyarakat sosialis, kita harus membentuk sebuah suprastruktur negara yang sesuai dengan realitas baru ini.

Ini adalah esensi dari dewan-dewan komunalmembangun sebuah kekuasaan dari bawah yang menjadi landasan Venezuela yang baru, yakni sosialisme abad 21. Pergeseran ini terjadi setelah kemenangan kekuatan Bolivarian dalam pemilu Majelis Nasional Desember lalu, dan ketika organisasi-organisasi massa mandiri berlanjut bergerak kedepan dengan lompatan-lompatan dan di dalam keterbatasan-keterbatasannya.


Sumber: Green Left Weekly, April 26, 2006.
Diterjemahkan oleh Zely Ariane.

[1] Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu CLPP dan bagaimana penerapannya, baca tiga seri tulisan Sarah Wagner www.venezuelanalysis.com mengenai Participatory Democracy in Venezuela ­12 November dan 2 Desember 2004