Pemerintah Bolivia Memerintahkan Para Pekerja untuk Ambil Alih Perusahaan yang Tutup atau Ditinggal Kabur.

Richard Fidler, La Paz, Life on the Left 

Pada  7 Oktober, Presiden Evo Morales mengeluarkan dekrit pemerintah yang memungkinkan pekerja untuk membentuk "perusahaan sosial" menggantikan bisnis yang bangkrut, tutup atau ditinggalkan oleh pengusahanya. 

Morales mengeluarkan Dekrit 1754 pada sebuah upacara di istana kepresidenan yang sedang merayakan ulang tahun ke 62 pendirian Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB – Konfederasi Umum Pekerja Industri Bolivia). Menteri perburuhan, Daniel Santall, mengatakan dekrit tersebut  dikeluarkan berdasarkan Pasal 54 dari konstitusi baru Bolivia, yang menyatakan bahwa pekerja dalam “mempertahankan tempat kerja dan untuk mendapatkan perlindungan kepentingan sosialnya, berdasarkan hukum, diperbolehkan mengaktifkan kembali dan mengorganisasikan kembali perusahaan yang sedang bangkrut, proses kreditor atau likuidasi atau penutupan atau ditinggal kabur tanpa dasar, dan boleh membentuk unit usaha sosial atau komunitarian. Negara akan memberi kontribusi kepada aksi para pekerja.” Dalam sambutannya kepada para penonton yang terdiri dari beberapa ratus anggota dan pemimpin serikat buruh, Presiden Morales mencatat bahwa majikan sering mencoba untuk memeras pekerja dengan ancaman untuk menutup ketika dihadapkan dengan tuntutan kenaikan upah. “Sekarang, jika mereka mengancam kalian begitu rupa bahwa perusahaan akan bangkrut atau tutup, tak perlu takut, karena kalian akan menjadi pemiliknya. Dan perusahaan – perusahaan tersebut akan menjadi unit usaha sosial baru.” Katanya. Menteri Tenaga Kerja, Santalla mencatat bahwa pasal konstitusional telah digunakan untuk mendirikan beberapa perusahaan seperti, Instrabol, and Traboltex, dan beberapa perusahaan lagi yang sekarang bisa dibangun di bawah dekrit yang baru.

Para pelaku bisnis memberikan peringatan bahwa ketentuan baru ini akan menjadi disinsentif bagi investasi swasta dan beresiko terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Santalla juga mengatakan, perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum tenaga kerja akan kehilangan mekanisme khusus dalam mengekspor produk mereka ke pasar yang dikelola negara. Dan ia menyebutkan beberapa kasus baru-baru ini di mana pemerintah telah campur tangan membela pekerja yang jadi korban karena upaya mereka untuk membentuk serikat. Sebagai contoh adalah kasus bulan lalu di Burger King, perusahaan tersebut didenda sebesar 30 ribu Bolivianos (4,300 dollar AS), dan diperintahkan untuk mempekerjakan kembali pekerja yang dipecat dan mengakui serikat buruh yang didirikan oleh pekerja. 

Dalam pasal berikutnya, Alfredo Rada, Wakil Menteri Koordinasi dengan Gerakan Sosial Bolivia, menarik perhatian bagi beberapa pembangunan gerakan yang penting di dalam gerakan buruh dan menyarankan beberapa hal dimana serikat menjadi lebih efektif bekerja dalam “proses perubahan” yang dimenangkan oleh pemrintah MAS – IPSP, gerakan untuk alat politik sosialisme untuk kedaulatan rakyat.

Diterjemahkan dari bahasa Spanyol

-- Richard Fidler